PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM

Daftar Isi

Kata Pengantar Penulis                                                                                                                   

1.       BAB 1    PENDAHULUAN

2.      BAB 2    PEMBAHASAN

3.      BAB 3   KESIMPULAN

Kata Pengantar Penulis

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk pemahaman lebih dalam mengenai teori hukum tata negara, serta perkembangan pemilihan umum dan partai politik di Republik Indonesia.  Kemudian, penulis ingin memberikan nuansa baru mengenai Dwifungsi Militer. Dalam sebuah negara, pandangan dan ideologi menentukan pemerintah yang berkuasa. Yang tentu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Sebuah negara harus memiliki ideologi yang cocok untuk menjadi negara maju.

Pendahuluan

A.      Partai Politik

Partai politik memainkan peran penting dalam sistem demokrasi. Schattcheider mengatakan

 “ Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties”[1]

Dalam suatu Negara demokrasi, kedudukan, dan peranan setiap lembaga Negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan checks and balances. Akan tetapi, jika lembaga-lembaga Negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, yang sering terjadi adalah partai-partai politik rakus atau ekstrimlah yang merajarela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan ( Prof Jimly Asshidiqqie )[2]

Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai Demokrasi. Pada zaman Orde Lama Presiden Soekarno menggunakan Nasakom sebagai kekuatan politik. Kekuatan Soekarno, PKI, dan ABRI menjadi ujung tombak. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden untuk membubarkan Konstituante, dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Alasannya adalah bahwa para politikus sudah keluar jalur dan tidak mengabdi kepada bangsa dengan maraknya korupsi kerah putih. Kemudian pada tanggal 5 Maret 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR, dan mengganti DPR dengan parlemen baru. Orde lama diwarnai oleh gejolak politik, PKI dan ABRI saling sikut-menyikut untuk kekuasaan. Dikte dari blok Barat menyebabkan perang saudara dan peristiwa Gestapu. Perbedaan ideologi adalah faktor utama.

Robert Michels mengatakan bahwa organisasi merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif. Presiden Soekarno diwadahi oleh PKI untuk dukungan politik. Dalam bukunya “ Penyambung Lidah Rakyat “ Presiden Soekarno mengatakan bahwa blok Barat tidak mendukungnya lagi, semenjak Presiden John F. Kennedy wafat.

Pada zaman Orde Lama anggota DPR diisi oleh banyak golongan. Seperti contoh adalah golongan fungsional, dimana anggota berisi dari berbagi kalangan seperti buruh, petani, tentara, cendekiawan, tokoh agama, dan kalangan lain.

Dalam suatu Negara demokrasi, kedudukan, dan peranan setiap lembaga Negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan checks and balances. Akan  efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, yang sering terjadi adalah partai-partai politik rakus atau ekstrimlah yang merajarela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan ( Prof Jimly Asshidiqqie )

Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto dan ABRI merupakan kekuatan politik yang besar. Dwifungsi militer menjadi ideologi bangsa. Stabilitas politik mulai muncul pada tahun 1980. Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah mengatakan bahwa zaman gejolak perang dengan senjata sudah lewat, bangsa ini harus berkeadilan dalam kemakmuran dan berkemakmuran dalam keadilan.  Pemilihan Umum pada zaman orde baru merupakan pemilihan tidak langsung.

Selanjutnya adalah sebuah opini yang dikemukakan oleh Prof Jimly, bahwa kebutuhan akan sarjana hukum tata negara sangat penting. Dalam keseluruhan aspek peradilan di kelima bidang perkara yang dimiliki Mahkamah Konstitusi. Memang jumlah hakim konstitusi hanyalah Sembilan orang. Akan tetapi, di samping para hakim, juga dibutuhkan pula banyak tenaga ahli yang bersifat pendukung. Lagi pula, karena periodesasi masa kerja hakim konstitusi bersifat terbatas, yaitu lima tahunan, maka terbuka peluang untuk terjadinya pergantian hakim pada setiap lima tahun sekali.[3]

Oleh sebab itu, banyak sekali sarjana hukum tata negara yang dibutuhkan oleh suatu bangsa dan negara yang sedang bergerak ke arah demokrasi. Negara kita telah memilih jalan demokrasi dan konstitusi untuk terus berkembang di masa depan. Oleh Karena itu, tidak ada jalan lain bagi para sarjana hukum Indonesia untuk secara intensif mempersiapkan diri dengan beraneka keahlian di bidang hukum tata negara. Itulah sebabnya, mahasiwa Indonesia yang tercerahkan pikirannya akan berusaha mempelajari dan mendalami bidang kajian hukum tata negara di samping bidang-bidang hukum yang lain atau bidang-bidang kajian ilmu pengetahuan lain pada umumnya.[4]

Konsep Dwifungsi ABRI lahir dari sejarah. Pandangan bangsa Indonesia bertitik tolak dari prinsip, bahwa manusia Indonesia terikat pada kelompoknya atau bertumpu pada masyarakatnya yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, gotong royong, keserasian dan keseimbangan, serta persatuan. Negara ialah susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan kesatuan yang organis. Negara yang berdasarkan system kekeluargaan dan gotong royong tidak mengadakan pemisah secara tajam, apalagi mengadakan pertentangan, antara negara dengan masyarakat atau antara pemerintah dengan rakyat. Konsepsi ini disebutkan juga pandangan monodualisme.[5]

Ancaman asing akan selalu datang. Seorang Jenderal ABRI mengatakan bahwa peradaban yang maju disertai militer yang maju. Pada tahun 1991 Indonesia pernah dikenakan embargo ekonomi oleh barat. Merupakan senjata asing adalah untuk melumpuhkan ekonomi suatu negara. Apabila Rejim Orde Baru tidak turun tahta, bisa terjadi perang. Seperti yang terjadi di Timur Tengah. Indonesia harus bersikap netral terhadap perang yang ada. Sebagai negara non-blog. Namun Lenin mengatakan bahwa perang adalah suatu cara untuk menyelesaikan konflik. Jika Indonesia mempunyai konflik, maka akan dilakukan secara damai dan diplomatis. Akan tetapi bangsa Indonesia tidak bisa terus diinjak bak macam tanah liat. Suatu saat Indonesia mungkin akan terlibat perang, dan bangsa ini harus siap. Perang harus dilakukan secara adil.

 “ Unjust Wars “ sangat dikutuk, karena tidak adil. Pedang melawan Pedang, Senjata api melawan Senjata api, Tank melawan Tank, Pesawat Udara melawan Pesawat Udara, Meriam melawan Meriam, Kapal perang melawan kapal perang, serta tangan kosong melawan tangan kosong. Jika negara memiliki senjata nuklir, maka semua negara harus memiliki nuklir. Dengan cara itu maka akan terjadi kedamaian. Negara akan saling menghormati. Nuklir harus disertai dengan penangkal nuklir yang dikemukakan oleh Presiden Ronald Reagan. Dengan adanya “ Star Wars “. Nuklir akan dihadang oleh sinar laser, yang dapat menghancurkan kepala nuklir tersebut di udara sebelum mencapai sebuah penduduk sipil atau kedaulatan sebuah negara.

Presiden Soekarno Lengser karena tidak menguasai ABRI. Beliau tidak ditakdirkan sebagai Jenderal Perang. Presiden Soeharto terlalu barat dan barat pula yang menjatuhkan dengan melumpuhkan ekonomi serta kerjasama politikus. Namun tanpa kedua Pahlawan Presiden kita beserta para pejuang dan prajurit dan leluhur kita, Indonesia tidak akan pernah ada. Mungkin kita tidak akan saling berbaur satu pulau dengan pulau yang lain. Dunia ketiga diwariskan sesuatu yang lahir dari penjajahan. Rakyat harus Setia kepada pemimpin. Tidak boleh mudah di dikte asing. Pemimpin juga tidak boleh mudah perintah bunuh oposisi. Kecuali orang tersebut patut dibunuh. Politik Indonesia sudah keluar jalur. Buruh-buruh tidak menjadi Tuan.  Mari kita semua menjadi pemikir bangsa, agar peristiwa masa lalu tidak terulang. Pemerintah harus bernegara dengan bijak dan wibawa. Agar menjadi bangsa yang sederhana yang paling maju di semua bidang.

Prabowo Subianto mengatakan bahwa, “ The people are fed up with corruption, The people want a just leader ( ratu adil ). A governor once said, if you want to lead the people, you must have one thing, that is Common Sense “.

Bangsa Indonesia sudah menginjak pulau ini sejak 2000 tahun yang lalu. Bung Karno mengatakan bahwa ras Indonesia adalah ras Melayu yang menyebar menjadi suku Batak, Ambon, Papua, Jawa, Sunda. Dan bangsa Cina dan Timur Tengah termasuk pribumi dalam pandangan saya. Karena mereka ikut melawan perang mengusir para penjajah dan makan apa yang kita makan dari Tanah Indonesia. Permasalahan rasisme dan diskriminasi sudah tidak perlu untuk dibahas lagi. Cucu dan Cicit kita akan menghadapi masalah yang lebih besar. Media, Pemerintah, Masyarakat seharusnya tidak lagi membahas hal ini. Solusi yang tepat umb gotong royong. Suatu frase yang telah lama dibumbu para leluhur. Mari kita masak dengan baik. Bangsa ini akan berdiri dengan kaki sendiri sesuai dengan mimpi para leluhur. Penjajahan ekonomi asing terus bergulir hingga sekarang. Bangsa Indonesia harus menghasilkan para ilmuwan, ahli pikir negara, nelayan, buruh, petani, insinyur, guru, dosen dan semua profesi lain yang ada. Ketergantungan terhadap asing mengakibatkan terhambatnya perkembangan bangsa untuk maju. Mulai dari mobi, motor, makanan, pesawat, kapal adalah “ Foreign  Made “. Jika ingin konflik politik dan ras dan ekonomi berakhir, maka Indonesia harus bersatu, tidak seperti pulau-pulau nya yang terpecah. Lebih baik untuk perang melawan asing daripada melawan bangsa sendiri.

                                                                                                  

Pembahasan

Kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga Negara yang sangat prinsipil. Oleh Karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga Negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilihan itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelanggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya ( Prof Jimly Ashidiqqie)

Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto dan ABRI merupakan kekuatan politik yang besar. Dwifungsi militer menjadi ideologi bangsa. Stabilitas politik mulai muncul pada tahun 1980. Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah mengatakan bahwa zaman gejolak perang dengan senjata sudah lewat, bangsa ini harus berkeadilan dalam kemakmuran dan berkemakmuran dalam keadilan.  Pemilihan Umum pada zaman orde merupakan pemilihan tidak langsung.

Pada awalnya, penyederhanaan Sistem Multipartai Orde Baru dilakukan dengan suatu kompromi (Konsensus nasional) antara pemerintah dan partai-partai pada tanggal 27 Juli 1967 untuk tetap memakai sistem perwakilan berimbang, dengan beberapa modifikasi. Diantaranya, kabupaten dijamin sekurang-kurangnya 1 kursi, dan 100 anggota DPR dari jumlah total 460 diangkat dari ABRI (75), Non ABRI (25). Sistem distrik ditolak dan sangat dikecam parpol, dengan alasan karena tidak hanya dikhawatirkan akan mengurangi kekuasaan pimpinan partai, tetapi juga mencakup ide baru, seperti duduknya wakil ABRI sebagai anggota parlemen.
Karena kegagalan usaha penyederhanaan partai ketika pemilihan, Orde Baru melakukan pengurangan dengan mengelompokkan dari 10 partai menjadi tiga partai pada tahun 1973, sehingga sejak pemilu 1977 hingga 1992 hanya ada tiga peserta pemilu yakni PPP, Golkar, dan PDI.
Sejalan dengan tuntutan reformasi, maka keberadaan lembaga perwakilan yang benar-benar mencerminkan representasi kedaulatan rakyat merupakan sebuah kebutuhan yang tak terelakkan. Lembaga Perwakilan yang pengisian keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat adalah bentuk rasionalisasi dari prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Sistem Pemilu yang dianut adalah sistem proporsional (perwakilan berimbang) dengan daftar calon terbuka untuk memilih DPR dan DPRD, sedangkan untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan sistem distrik sistem distrik berwakil banyak. Sistem Pemilu ini digunakan sebagai evaluasi sistem yang diterapkan pada masa Orde Baru, dengan harapan rakyat agar pemilihan calon yang diajukan oleh partai politik (parpol) lebih dikenal oleh pemilihnya.
Pembatasan pada masa ini dilakukan dengan mekanisme kuota (Threshold), yaitu dengan mencantumkan prasyarat Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi di DPR, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya (setengah) dari jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya.[6]

Jika dikaji secara seksama, pada dasarnya kualitas parlemen lebih banyak ditentukan oleh mekanisme-mekanisme pendukung sistem kepartaian dan sistem pemilihan. Pada sistem pemilihan proposional dengan daftar tertutup misalkan, kualitas calon ditentukan pada daftar urutan calon anggota DPR. Urutan yang paling kecil menunjukkan berbobot atau tidaknya caleg yang diajukan, karena semakin kecil nomor urut, semakin besar kemungkinan menjadi anggota DPR dan sebaliknya, karena kita memilih tanda gambar bukan memilih orang. Partailah yang harus dianggap salah kalau banyak anggota DPR yang tidak mengerti akan hak-haknya sebagai anggota DPR, karena partai yang menentukan dcantumkannya seorang calon disana.

Begitu juga sistem distrik ataupun sistem proporsional dengan daftar terbuka, tetaplah partai yang menjadi penentu. Partai menentukan seseorang menjadi kandidiat atau tidak, hanya saja memang setelah nama kandidat itu muncul barulah pemilih yang menentukannya secara langsung.
Bobot suatu sistem pemilu dan kepartaian lebih banyak memang terletak pada nilai demokratis didalamnya, dalam artian hanya terkait dengan bagaimana pemilu dapat memberikan hak kepada setiap pemilih untuk memberikan suaranya sesuai dengan keyakinan pilihannya, dan bagaimana setiap kontestan pemilihan akan memperoleh dukungan secara adil, yaitu peluang yang sama bagi setiap kandidat untuk meraih kemenangan.
Apakah sistem pemilihan menentukan secara langsung kualitas parlemen atau tidak bisa kita lihat pula dari gagasan pokok keberadaan kedua sistem pemilihan.

Tujuan pemilihan umum adalah sebagai berikut :

a.      Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepempimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;

b.      Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;

c.       Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; dan

d.      Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara

Metode penyaluran pendapat umum juga dapat dilakukan dengan referendum dan plebisit. Indonesia pernah mengenal referendum. Ketetapan MPR tentang Referendum, yaitu TAP MPR Nomor IV/ MPR/1983.

Pasal 2 : “ Apabila MPR berkehendak untuk merubah UUD 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum.

Pasal 3 : “ Referendum dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris MPR yang diatur dengan undang – undang.

Kemudian, liberalisme lebih mengutamakan individu sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai suatu kompleks hubungan-hubungan antarindividu yang bersifat kontraktual, sedangkan pandangan sosialisme dan khususnya komunisme, lebih mengutamakan totalitas efektif masyarakat dengan mengecilkan peranan individu. Namun, dalam semua aliran pemikiran di atas, individu tetap dilihat sebagai penyandang hak pilih yang bersifat aktif dan memandang korps pemilih sebagai massa individu-individu, yang masing-masing memiliki satu suara dalam setiap pemilihan, yaitu suaranya masing-masing secara sendiri-sendiri.[7]

Sementara itu, dalam system pemilihan yang bersifat organis, pandangan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan genealogis, fungsi tertentu, lapisan-lapisan sosial, lembaga-lembaga sosial. Kelompok-kelompok dalam masyarakat dilihat sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organisme, seperti komunitas atau persekutuan-persekutuan itulah yang mempunyai hak pilih untuk mengutus wakil-wakilnya kepada badan perwakilan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan sistem perwakilan seperti yang sudah diuraikan di atas, pemilihan organis ini dapat dihubungkan dengan sistem perwakilan fungsional yang biasa dikenal dalam sistem parlemen dua kamar, seperti di Inggris dan Irlandia. Pemilihan anggota Senat Irlandia dan juga para lords yang akan duduk di House of Lords Inggris, didasarkan pada atas pandangan yang bersifat organis tersebut. Dalam sistem pemilihan mekanis, partai-partai politiklah yang ataupun multipartai menurut paham liberalisme dan sosialisme, ataupun berdasarkan satu partai menurut komunisme. Tetapi dalam sistem pemilihan organis, partai-partai politik tidak perlu dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan hidup itu sendiri, yaitu melalui mekanisme yang berlaku dalam lingkungannya sendiri.[8]

Dalam sistim distrik, biasa juga dinamakan single member constituencis, atau sistem the winner’s take all. Dinamakan demikian, karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan atau daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang diperlukan untuk dipillih. Misalnya, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditentukan 500 orang. Maka, wilayah negara dibagi dalam 500 distrik atau dapil. Artinya, setiap distrik diwakili hanya oleh satu orang wakil yang akan duduk di DPR. Misalnya, di daerah pemilihan 1, calon A memperoleh suara 100.000, B memperoleh suara 99.999, C memperoleh 100.001, maka yang dinyatakan terpilih menjadi wakil dari daerah pemilihan 1 untuk menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat adalah C, karena memperoleh suara terbanyak. Sementara pada sistem kedua, yaitu sistem perwakilan berimbang, persentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan pada tiap-tiap partai politik, sesuai dengan persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Umpamanya, jumlah pemilih yang sah pada suatu pemilihan umum tercatat ada 1.000.000 orang. Misalnya, jumlah kursi di lembaga perwakilan ditentukan 100 kursi, berarti 1 orang wakil rakyat dibutuhkan 10.000 suara. Pembagian kursi di Badan Perwakilan Rakyat tersebut bergantung kepada berapa jumlah suara yang didapat setiap partai politik yang ikut pemilihan umum.[9]

Kemudian, hasil pemilihan umum berupa penetapan final hasil penghitungan suara yang diikuti oleh pembagian kursi yang diperebutkan, yang diumumkan secara resmi oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum sering kali tidak memuaskan. Jika perbedaan pendapat terjadi peserta pemilihan umum yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, semua pihak, termasuk apalagi kepada pihak-pihak yang kepentingannya terkait lainnya, sudah diberi kesempatan yang cukup dan leluasa untuk membantah atau menolak bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pemohon perkara, tetapi karena ternyata bukti-bukti dimaksudkan tidak terbantahkan, perkara perselisihan hasil pemilu itu sudah diputus final dan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.[10]

Selanjutnya, akan dibahas mengenai ideologi atau pandangan yang hendak dipikirkan untuk masa depan bangsa Indonesia. Bung Karno mengatakan “ Jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kepada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong-royong, dan keadilan sosial, enyahlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap individualisme dan liberalisme daripadanya “.[11] Bangsa Indonesia sangat rapuh terhadap ancaman penjajahan dan perang. Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan 17 ribu pulau. Menjadikan NKRI sebagai negara paling tidak menyatu secara geografis. Namun rakyat ini tetap tidak bisa dipecahkan, melalui rakyatnya secara keseluruhan, tidak bisa takluk pada penjajahan dan ancaman asing maupun dalam negeri.  Jika berbicara soal kekuasaan. Maka Komunisme, Sosialisme, Liberalisme, Fasisme akan muncul di atas permukaan. Presiden Soeharto berpendapat bahwa yang paling baik adalah jika usaha-usaha pembangunan itu dikembangkan di atas kerangka dasar pandangan hidup yang mencerminkan cita-cita yang dianggap baik oleh suatu bangsa[12]. Bangsa Indonesia tidak boleh terlalu barat, atau terlalu jawa atau terlalu sunda dan macam lainnya. Bung Karno mengatakan bahwa rakyat kita berasal dari suku Melayu yang kemudian menyebar ke banyak pulau. Kita semua adalah pribumi termasuk golongan Timur Tengah dan Tiongkok. Selanjutnya adalah mengenai paham Dwifungsi Militer.  Jenderal Soedirman mengatakan “ Satu-satunya hak milik nasional republik yang masih utuh tidak berubah-ubah meskipun harus menghadapi segala macam soal dan perubahan, adalah hanya TNI.

UU NO 20 TAHUN 1967 PASAL 28 :

(1)   Angkatan bersenjata sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung hjawab mengamankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika pemuda kita tidak kuat, jika generasi muda kita tidak diberi pendidikan yang baik, maka masa depan bangsa ini juga tidak baik. Solusi terbaik adalah dengan menambah jumlah  insinyur dan tentara. Di Amerika, sangat sulit untuk menjadi sarjana hukum. Karena mahasiswa harus memiliki Jenjang strata tingkat 1 untuk dapat mempelajari ilmu hukum. Sehingga kekuasaan tidak mudah dimainkan oleh berbagai cara termasuk “ money politics “. Saran yang lain adalah mengenai faktor ekonomi. Bangsa Indonesia harus memiliki pemimpin yang berani untuk mencetak uang demi kesejahteraan rakyat. Sebagai contoh adalah Presiden Mugabe dari Zimbabwe, beliau dengan tegas melakukan Land Reform untuk bangsa Afrika, dan dengan kuat beserta rakyatnya menghadapi embargo ekonomi dari pihak barat. Meskipun kalah dalam perang ekonomi, karena kurs mata uang telah diganti dengan dolar amerika. Namun, rakyat tetap dapat hidup dan bahu-membahu untuk kesejahteraan rakyat. 

Ketika Dwifungsi Militer kembali menjadi ideologi bangsa, maka kita tidak boleh melakukan kesalahan masa lalu. Jenderal Douglas Mac Arthur mengatakan “ No proposition could be more dangerous “. Apabila seorang tentara atau ABRI tidak setia pada negara. ABRI tidak boleh hanya setia kepada penguasa sipil, namun selamanya bertanggung jawab kepada negara dan Tuhan. Kemudian seorang tentara tidak boleh hanya menjadi tentara bayaran menurut Moris Janowitz, karena tanggung jawab terhadap masyarakat besar[13].

Jangan paksa kami dengan hadiah sistim kapitalis. Anak kandung dari imperialisme. Beri kami keadilan demi para pribumi. Semua wni adalah pribumi. Tidak ada perbedaan. Gedung beton bertulang baja dengan gagah piawai dibangun oleh bumiputera. Mari kita tingkatkan. Buatkan mesin yang paten Indonesia,  untuk mobil nasional, pesawat tempur, pesawat komersial, kapal laut, helikopter, nuklir, roket angkasa, pesawat angkasa. Bauksit, Beryllium, Aluminium, Baja, Uranium, Agregat Halus, Agregat Kasar, Batu Bara, Minyak Mentah, Kawat Bindrat, Kawat Besi. Semua bijih mineral harus dikuasai NKRI dan dikelola dan diolah oleh NKRI.

     UUD 1945 telah memperingatkan kita akan pentingnya sejarah. Memang kemudian ternyata bahwa sejarahlah yang memberikan hak hidup bagi negara dan bangsa Indonesia, dan sejarah pulalah yang melahirkan Dwifungsi ABRI. Dari sejarah dapat diketahui bahwa ada negara-negara seperti Inggris yang system politiknya dengan lembaga-lembaga, unsur-unsur serta mekanisme-mekanismenya lahir dari kebiasaan-kebiasaan, perjanjian-perjanjian ataupun dari peristiwa-peristiwa tertentu. Tetapi ada juga negara-negara seperti Perancis dan Amerika Serikat yang system politiknya merupakan implementasi sesuatu teori atau pemikiran para ahli. Sedangkan system politik di Indonesia merupakan gabungan dari kedua anteseden tersebut. Hal ini dapat diketahui, baik dari pembicaraan-pembicaraan yang terjadi di lingkungan Badan penyelidik Persiapan Kemerdekaan, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPKI) menjelang Proklamasi Kemerdekaan, maupun dari Penjelasan Umum UUD 1945 itu sendiri.[14]

Kesimpulan

Indonesia berhasil dengan pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat berdasarkan demokrasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegakkan demokrasi untuk rakyat. Stabilitas politik terjadi meski beberapa masalah politik dan hukum terjadi. Namun pembangunan nasional dan ekonomi tergolong meningkat dan berkembang. Pengejawentahan Dwifungsi ABRI tidak boleh melanggar norma-norma. Tidak boleh rakus. Seorang Jenderal Agus Wirahadikusumah mengatakan “ Bagaimana mungkin aparat wibawa, wong kader golkar, pakai baju kuning “. Bahwa ABRI harus setia kepada fraksi ABRI di masa yang akan datang, dan tentu setia kepada NKRI.

Namun jika bangsa Indonesia ingin maju, sejahtera, dan tertib, Ideologi Dwifungsi Militer adalah yang paling cocok. Memang penyimpangan terjadi pada zaman Orde Baru, dengan masalah HAM, KKN, dan berbagai kejahatan. Jika bangsa Indonesia ingin maju dan berdiri di kaki sendiri, maka Dwifungsi Militer harus dikukuhkan. Tidak boleh punah seperti Harimau Jawa dan Bali, namun dilestarikan seperti Harimau Sumatera. Generasi Muda harus menghasilkan tenaga sumber daya manusia yang maju. Dengan mendorong produk lokal bangsa Nusantara dalam segala bidang. Wajib Militer harus kembali agar pemuda dapat memberi kontribusi besar. Cita – cita ini memang terdengar seperti politisi hukum dengan cita – cita hukum. Oleh karena itu cita – cita harus diimbangi dengan jurist yang berarti harus berdasarkan norma – norma hukum.

Semoga Bangsa ini selalu damai, bersatu, dan sejahtera.

Merdeka!

Daftar Pusaka

Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, S.H.   :  Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara :  Rajawali Pers

Umar Wirahadikusumah : Menegakkan Kebenaran Dalam Diam : Pustaka Kayutangan

Soekarno : Penyambung Lidah Rakyat : Yayasan Bung Karno , Media Pressindo

Nugroho Notosusanto : Pejuang dan Prajurit : Pustaka Sina Harapan

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. : Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara : Jilid 1 : Konstitusi Press

Riset Online

http://al-fikar.blogspot.co.id/2011/11/partai-politik-dan-pemilu.html

LAMPIRAN

---

[1]

Prof. Dr. Jimly Asshidiqqie, S.H.   :  Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara :  Rajawali Pers : Hal. 401

[2]

Prof. Dr. Jimly Asshidiqqie, S.H.   :  Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara :  Rajawali Pers : Hal. 402

[3] Prof. Jimly Ashiddiqie : Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara : Hal 342,343

[4] Prof. Jimly Ashiddiqie : Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara : 346

[5] Pejuang dan Prajurit : 191

[6] Al-Fikar Blogspot

[7] Prof. Jimly : 422

[8] Prof. Jimly : 422-433

[9] Prof. Jimly : 424-425

[10] Prof Jimly : 428-430

[11] Nugroho Notosusanto : Pejuang dan Prajurit : Hal 192

[12]  Pejuang dan Prajurit : 187

[13] Pejuang dan Prajurit : 209 ,210

[14] Pejuang dan Prajurit : 190